Unas Kukuhkan Fadli Zon Jadi Profesor Kehormatan

PIKIRAN JAKARTA - Universitas Nasional (Unas) mengukuhkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai profesor kehormatan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik di Auditorium Unas, Jakarta, Rabu (11/2). Penghargaan akademik tertinggi tersebut diberikan atas rekam jejak intelektual, kontribusi pemikiran, serta kiprah Fadli di bidang kebudayaan, pendidikan, dan kehidupan kebangsaan. Keputusan itu diambil melalui mekanisme akademik internal kampus setelah melalui serangkaian kajian dan pertimbangan formal.

Berdasarkan keterangan tertulis Universitas Nasional, pengukuhan profesor kehormatan tersebut merujuk pada evaluasi atas integritas, kepakaran, dan kontribusi nyata Fadli Zon dalam penguatan literasi sejarah, pelestarian kebudayaan, serta diplomasi budaya nasional dan internasional.

Rektor Universitas Nasional, El Amry Bermawi Putera, dalam sambutannya menyatakan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar penghargaan personal, melainkan bentuk pengakuan akademik terhadap konsistensi dan dedikasi Fadli dalam memperjuangkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan bangsa. 

“Pengukuhan ini kami maknai sebagai pengakuan akademik atas kerja panjang dan ketekunan intelektual Dr Fadli Zon dalam memperjuangkan kebudayaan dan jati diri bangsa,” ujar El Amry.

Ia menambahkan, kiprah Fadli dinilai sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan salah satu pendiri Unas, Sutan Takdir Alisjahbana, yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar pembaruan bangsa.

Dok. Kementerian Kebudayaan

Proses Akademik dan Pertimbangan Kampus

Pihak universitas menegaskan bahwa pemberian gelar profesor kehormatan dilakukan melalui prosedur akademik yang berlaku. Pengkajian dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi ilmiah, rekam jejak intelektual, serta dampak pemikiran terhadap perkembangan kebudayaan nasional.

Dalam konteks perguruan tinggi, gelar profesor kehormatan merupakan penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau praktik kebangsaan, meski yang bersangkutan tidak berkarier sebagai akademisi tetap di kampus tersebut.

Menurut El Amry, pengukuhan ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pembuat kebijakan publik. Ia menyebut kolaborasi antara kampus dan negara penting untuk membangun ekosistem kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah Unas ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor kebudayaan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, isu diplomasi budaya, pelindungan warisan sejarah, dan penguatan identitas nasional kembali mengemuka dalam diskursus kebijakan publik.

Orasi: Reinventing Indonesian Identity

Dalam orasi kebudayaannya, Fadli Zon menyampaikan gagasan tentang pentingnya “reinventing Indonesian identity” atau penemuan kembali identitas Indonesia sebagai fondasi penguatan peradaban bangsa di tengah dinamika global.

Ia menyoroti berbagai temuan arkeologis dan jejak sejarah yang menunjukkan bahwa kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam perjalanan panjang peradaban manusia.

“Upaya reinventing Indonesian identity merupakan wujud penguatan kembali posisi Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia,” kata Fadli dalam pidatonya.

Fadli menekankan bahwa Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai negara-bangsa modern (nation-state), tetapi juga sebagai peradaban-bangsa (civilizational-state) yang bertumpu pada kekayaan megadiversity—keragaman budaya, bahasa, etnis, dan ekosistem.

Menurutnya, kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional. Ia menyebut budaya tidak hanya berfungsi sebagai kompas moral dan identitas, tetapi juga sebagai ruang solusi di tengah kompleksitas persoalan sosial, politik, dan ekonomi global.

“The Power of Culture menjadi fondasi dalam konstruksi identitas bangsa dan memastikan pembangunan berjalan seimbang dan berakar pada jati diri bangsa,” ujarnya.

Analisis: Implikasi bagi Masyarakat Perkotaan dan Agenda Nasional

Pengukuhan Fadli Zon sebagai profesor kehormatan di bidang kebudayaan memiliki dimensi simbolik sekaligus strategis. Di satu sisi, langkah ini memperkuat posisi kebudayaan sebagai isu arus utama dalam diskursus akademik dan kebijakan publik.

Bagi masyarakat perkotaan—yang menjadi pusat dinamika ekonomi, teknologi, dan globalisasi—penguatan identitas budaya berpotensi menjadi penyeimbang arus modernisasi yang kerap mengikis nilai lokal. Kota-kota besar seperti Jakarta menghadapi tantangan fragmentasi sosial, ketimpangan akses budaya, serta komersialisasi ruang publik. Dalam konteks itu, gagasan menempatkan budaya sebagai fondasi pembangunan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pelindungan cagar budaya, penguatan ruang kreatif, hingga literasi sejarah di sekolah- sekolah.

Di tingkat nasional, pendekatan kebudayaan juga berkaitan dengan diplomasi internasional dan daya saing global. Negara-negara dengan identitas budaya kuat kerap memanfaatkan soft power sebagai instrumen pengaruh global, baik melalui industri kreatif, pariwisata budaya, maupun narasi sejarah.

Namun demikian, efektivitas gagasan tersebut sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang terukur dan inklusif. Penguatan budaya tidak hanya berhenti pada simbol dan retorika, tetapi perlu didukung anggaran, regulasi, serta partisipasi masyarakat.

Dalam konteks akademik, pemberian gelar profesor kehormatan kepada pejabat publik juga kerap memunculkan perdebatan mengenai batas antara penghargaan akademik dan relasi institusional. Oleh karena itu, transparansi proses dan akuntabilitas menjadi aspek penting untuk menjaga kredibilitas lembaga pendidikan tinggi.

Berdasarkan laporan resmi Universitas Nasional, pengukuhan ini telah melalui pertimbangan akademik yang komprehensif. Ke depan, publik akan melihat sejauh mana kolaborasi antara kampus dan kementerian dapat menghasilkan program konkret yang berdampak luas.