 |
| Sosiolog Musni Umar/Net |
Opini
Oleh: Musni Umar (Sosiolog, Akademisi, Adjunct Professor Asia E University (AeU) Malaysia)
Pada akhir Januari 2026, Prof Dato' Dr Ansary Ahmed, President Asia E University (AeU) melawat ke Jakarta. Dalam lawatan itu, Agung, Aldo dan istrinya yang merupakan alumni Ph.D Asia E University (AeU) serta Sitti Amina Amaharu (Ici) dan Farizal, mahasiswa Program Ph.D AeU dan saya, bersilaturahim dengan Prof Ansary, di Wyndham Casablanca Hotel, tempat menginap.
Dalam silaturahim terjadi perbincangan berbagai persoalan aktual di dunia seperti ancaman perang Amerika Serikat dengan Iran, investasi (pelaburan), pentingnya pengembangan AI di Indonesia serta pembangunan usaha mikro dan kecil.
Khusus pembangunan usaha mikro dan kecil, saya sudah menulis artikel dan telah dipublikasikan dengan tajuk "Belajar dari Malaysia dan Korea Selatan Untuk Bangun UMK."
Syarat Investasi
Prof Dato' Dr Ansary Ahmed yang pernah membantu Tun Mahathir Mohamad untuk membangun Malaysia mengemukakan bahwa investor (pelabur) asing melakukan investasi di suatu negara tidak saja karena kemudahan berinvestasi, tetapi ada tidaknya kestabilan politik untuk jangka panjang, ada undang-undang yang memastikan bahwa investasi (pelabur) asing tidak akan diganggu jika ada pergantian rezim dan korupsi (rasuah) tidak merajalela.
Selain itu, tersedia sumber daya manusia yang mumpuni sebagai tenaga kerja, iklim sosial politik yang mendukung, tersedia sarana prasarana seperti listrik dan sebagainya.
Malaysia Tujuan Investasi
Malaysia menganut sistem demokrasi, tetapi berbentuk kerajaan. Perdana Menteri (PM) dan Anggota Parlemen (Ahli Parlimen) dipilih dalam pemilihan umum (Pilihan Raya Umum) sekali dalam 5 tahun.
Adapun Raja sebagai Kepala Negara tidak dipilih dalam pemilu, tetapi dipilih secara bergilir sekali dalam lima tahun dari 9 raja di sembilan kerajaan di Malaysia.
Dengan sistem seperti itu, maka para investor (pelabur) asing menganggap bahwa kestabilan politik di Malaysia untuk jangka panjang dipastikan terjamin.
Selain itu, undang-undang tentang investasi tidak akan diubah secara sepihak jika ada pergantian rezim yang berkuasa dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pilihan Raya Umum (PRU), karena setiap Undang-undang yang dibuat parlemen, harus mendapat pengesahan dari Raja Yang Dipertuan Agong, Malaysia.
Dengan ada jaminan kestabilan politik untuk jangka panjang dan Undang-Undang tentang investasi tidak akan diubah oleh rezim baru yang berkuasa, maka investasi terus membanjiri Malaysia.
Sebagai contoh, Nvidia melakukan investasi besar senilai Rp39,7 triliun hingga 72 triliun (sekitar $2,3—4,29 miliar) di Malaysia pada awal 2026 untuk membangun pusat data AI dan infrastruktur terkait, di Johor Bahru, Malaysia.
Investasi tersebut menggandeng YTL Power International dan Malaysia dipilih tempat Nvidia berinvestasi (mekabur) karena kesiapan SDM teknologi dan komputer bergelar Master/PhD, perizinan yang lebih baik, serta iklim investasi yang dinilai lebih siap dibanding negara lain di Asia Tenggara.
Selain itu, iklim investasi yang kondusif, dan kecepatan pembangunan infrastruktur (sekitar 22 bulan).
Investasi di Vietnam
Investasi di Vietnam pada 2026 tumbuh pesat, dengan Foreign Direct Investment (FDI) mencapai rekor USD 27,62 miliar pada 2025, menjadikannya pusat manufaktur utama di Asia Tenggara.
Sektor manufaktur, elektronik, dan properti mendominasi, didorong stabilitas politik, biaya tenaga kerja kompetitif, dan perjanjian perdagangan bebas.
Pemerintah menawarkan insentif kuat, termasuk kemudahan izin dan infrastruktur kawasan industri yang terintegrasi.
Prospek ekonomi Vietnam 2026 diproyeksikan tumbuh kuat sekitar 6%–7,5%, menjadikannya salah satu tujuan investasi paling atraktif di ASEAN.
Kesimpulan
Investor (pelabur) asing tidak peduli sistem politik yang diamalkan suatu negara, apakah sistem kerajaan, atau sistem komunis dengan satu partai politik, tetapi yang penting hukum ditegakkan, ada kestabilan politik untuk jangka panjang, korupsi tidak merajalela.
Selain itu, ada kemudahan berinvestasi, pemerintah pro bisnis, tersedia tenaga kerja yang berkualitas seperti di Malaysia tersedia sumber daya manusia bergelar Master dan Ph.D dalam bidang teknologi dan komputer, sehingga Nvidia, perusahaan raksasa Amerika Serikat memilih berinvestasi di Malaysia dibanding negara lain.
Sementara Vietnam dengan sistem satu partai, dan tidak ada demokrasi, memastikan adanya kestabilan politik jangka panjang, penegakan hukum yang adil bagi semua, pemberantasan korupsi yang masif, sehingga investor (pelabur) asing memilih Vietnam sebagai tujuan dan tempat mereka berinvestasi.
Musni Umar adalah Sosiolog, Akademisi, Adjunct Professor Asia E University (AeU) Malaysia
