 |
| Musni Umar |
Opini Oleh : Musni Umar, Sosiolog, Akademisi, Adjunct Professor Asia E University (AeU) Malaysia
Jauh sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan 28 Oktober 1928 di Jakarta, telah berdiri berbagai organisasi Islam, seperti Jamiat Kheir berdiri 1901 di Pekojan, Batavia (Jakarta) kemudian diakui Belanda 17 Juni 1905, Sarekat Dagang Islam (SDI) 16 Oktober 1905 di dirikan di Surakarta oleh H. Samanhudi yang kemudian diubah menjadi Sarekat Islam.
Selanjutnya KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912 di Yogyakarta, lalu berdiri pula Al Irsyad Al Islamiyah, 6 September 1914 di Jakarta, Mathlaul Anwar, 10 Juli 1916, didirikan di Kampung Kananga, Pandeglang (Banten), Persatuan Islam/Persis didirikan 12 September 1913, di Bandung, dan KH. Hasyim Asy'ari pendiri utama mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926, di Surabaya.
Berbagai organisasi Islam tersebut sangat besar jasanya dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Akan tetapi, mereka saat termarjinalisasi, lemah dalam bidang ekonomi kecuali Muhammadiyah.
Ekonomi Dikuasai
Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, berbagai organisasi Islam itu sampai sekarang terus mengabdi di bidang pendidikan untuk berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat Indonesia.
Akan tetapi, setelah rezim Orde Baru tampil menggantikan rezim Orde Lama, kemudian mencanangkan pembangunan ekonomi dengan konsep Trilogi Pembangunan yaitu pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan, mereka yang tampil menjadi pemain utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, ialah mereka yang sudah berpengalaman sebagai pelaku ekonomi di zaman penjajahan Belanda sebagai pedagang perantara.
Selain itu, dirasakan ada kepentingan politik dari kekuatan global supaya kaum pribumi indonesia yang mayoritas umat Islam tidak diberi kesempatan untuk menguasai ekonomi. Mereka sudah mayoritas, tidak boleh kuat dalam bidang ekonomi.
Dampaknya, mereka yang tidak ikut berjuang mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, justru menjadi pemain utama ekonomi Indonesia selain investor asing.
Saat ini mereka sangat kaya dan mengendalikan ekonomi dan politik Indonesia karena partai politik memerlukan dana dalam pemilu. Satu-satunya yang bisa mendanai dalam pemilu legislatif dan pemilu Presiden adalah penguasa ekonomi yang disebut konglomerat atau taipan.
Pribumi dan Umat Islam Terpinggirkan
Pembangunan ekonomi di masa Orde Baru telah membawa kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mewujudkan pemerataan dan keadilan, sehingga kelompok kecil menguasai ekonomi Indonesia dan lebih masif dalam 10 tahun terakhir di era pemerintahan Joko Widodo.
Kaum pribumi dan umat Islam, mayoritas menjadi kuli di negeri sendiri, dan dalam beberapa tahun terakhir ketika diberlakukan otomatisasi di berbagai bidang pelayanan publik, dan terjadinya kemerosotan ekonomi terutama ketika terjadi pandemi Covid-19, kaum pekerja formal yang tidak lain adalah kaum pribumi dan mayoritas umat Islam, banyak sekali yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara investor asing diberi karpet merah untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Indonesia termasuk membangun smelter untuk mewujudkan hilirisasi dalam bidang pertambangan.
Investor dari China membawa dana, teknologi, mesin, tenaga kerja dan segala kebutuhan primer dan sekunder dari negara mereka. Karpet merah yang diberikan pemerintah kepada investor asing dengan segala kemudahan untuk berinvestasi. Juga mereka dibebaskan untuk membayar pajak yang disebut tax holiday.
Sementara pengusaha pribumi seperti Pontjo Sutowo sejatinya dikembangkan dan dibesarkan untuk menciptakan kesetaraan, mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta didorong membuka lapangan kerja, malah mau dihabisi.
Pontjo Sutowo Pemilik PT Indobuildco
Pontjo Sutowo adalah pengusaha pribumi dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sekarang ini menjadi Ketua Umum FKPPI.
Selain itu, pengusaha muslim yang nasionalis, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA) yang mengayomi dan membina Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta sejak lima puluh tahun lalu sampai sekarang.
Lembaga tersebut telah bermetamorfosis menjadi Universitas PTIQ Jakarta.
Sebelum Presiden Prabowo melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur'an, karena mahasiswa PTIQ yang dipilih dari seluruh Indonesia telah diberi MBG tiga kali dalam sehari.
Saya mengetahui dan mengalami bahwa keluarga Pontjo Sutowo tidak saja mengelola bisnis, tetapi sangat besar jasanya dalam membangun kualitas bangsa Indonesia. Mereka membangun kampus yang para mahasiswanya diwajibkan menghafal Al-Qur'an, juga membiayai kegiatan operasionalnya. Pontjo Sutowo dan keluarga besarnya mengeluarkan dana yang besar dalam kurun waktu yang panjang, dan secara ikhlas dan tulus mendonasikan sebagian harta mereka untuk kemajuan bangsa Indonesia, tanpa pamer ke publik.
Sehubungan dengan rencana Pengelola Gelora Bung Karno mengambil alih lahan tempat hotel Sultan dan apartemen yang dibangun oleh PT Indobuildco, dan sangat zalim telah memerintahkan untuk mengosongkan hotel dan apartemen. Bahkan ada yang menyebut hotel dan apartemen milik negara.
Sebagai warga negara Indonesia yang pernah menjadi mahasiswa dan ribuan anak bangsa seperti saya, yang pernah dan sedang menjalani pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta, yang dibina dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA) yang dewan pembinanya Pontjo Sutowo, mohon dengan hormat serta mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberi perlindungan dan pembinaan kepada pengusaha pribumi Pontjo Sutowo, yang juga keluarga besar TNI dari upaya penggusuran. Mereka telah mendirikan Posko untuk Alih Kelola Hotel Sultan dan Apartemen yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno.
