 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam agenda kenegaraan di Jakarta. Pemerintah menyatakan rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza masih menunggu keputusan resmi kepala negara. Foto: Setpres |
PIKIRAN JAKARTA - Pemerintah Indonesia masih menyiapkan rencana pengiriman sekitar 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Hingga Kamis (12/2/2026), Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan belum ada jadwal keberangkatan maupun komposisi pasukan karena realisasi misi tersebut menunggu mandat internasional serta keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Humas Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, rencana tersebut masih berada pada tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. “Sampai saat ini, rencana pengiriman pasukan masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas K/L serta menunggu kejelasan mandat internasional dan arahan/keputusan resmi presiden,” ujar Rico kepada wartawan.
Ia menambahkan, detail teknis, termasuk waktu keberangkatan dan struktur satuan yang akan diberangkatkan, belum dapat diumumkan ke publik. Informasi lanjutan, menurutnya, baru akan disampaikan setelah ada keputusan resmi dari kepala negara.
Masih Tahap Pembahasan di Istana
Sinyal serupa juga datang dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa angka 8.000 personel masih bersifat kemungkinan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” kata Prasetyo seusai kegiatan di Stasiun Gambir, Selasa (10/2).
Ia menekankan, pemerintah baru mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terdapat kesepakatan internasional yang mengharuskan Indonesia mengirim pasukan. Prasetyo juga menyebut personel Indonesia nantinya akan bergabung dengan kontingen negara lain dalam misi stabilisasi, meski lokasi penempatan belum ditentukan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rencana pengiriman pasukan masih berada dalam fase diplomatik dan administratif, bukan tahap operasional.
Wacana pengerahan TNI ke Gaza mengemuka setelah sejumlah media internasional memberitakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam pasukan keamanan internasional pasca-gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Salah satu yang mengulas adalah The Jerusalem Post, yang menyoroti Indonesia sebagai kandidat kontributor awal dalam International Stabilization Force di Gaza. Laporan media tersebut menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang menyatakan komitmen konkret untuk mendukung misi keamanan di wilayah tersebut.
Selain itu, beberapa media Israel berbahasa Inggris juga membahas isu serupa, memperkuat perhatian global terhadap langkah diplomasi dan pertahanan Indonesia.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait mandat formal misi tersebut. Pemerintah Indonesia pun belum merinci apakah pengerahan pasukan akan berada di bawah payung misi PBB atau mekanisme multilateral lainnya.
Hingga kini, belum ada tanggal pasti terkait keberangkatan pasukan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses masih menunggu mandat internasional yang jelas serta keputusan resmi Presiden.
Dengan dinamika geopolitik yang masih berkembang, realisasi rencana tersebut akan sangat bergantung pada kesepakatan multilateral dan situasi keamanan di Gaza.
Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk berkontribusi pada perdamaian, namun keputusan final tetap akan mempertimbangkan kepentingan nasional, kesiapan militer, serta legitimasi hukum internasional.
Publik kini menunggu langkah berikutnya: apakah Indonesia benar-benar akan mengirim ribuan personel ke Gaza, ataukah rencana tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global.
