 |
| Dok: pribadi |
Oleh: Eghy Seftiawan, (Aktivis Jakarta)
Pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menyebut “lebih baik menjadi petani daripada Polri berada di bawah kementerian” sekilas terdengar sebagai ungkapan keteguhan sikap. Namun jika dibaca lebih dalam, kalimat tersebut justru membuka problem serius dalam cara pejabat publik menggunakan bahasa, logika, dan simbol sosial.
Masalah utama dari pernyataan ini bukan terletak pada penolakan terhadap wacana Polri di bawah kementerian—itu sah dalam negara demokratis. Masalahnya ada pada cara menolak, bukan pada apa yang ditolak.
Dalam struktur bahasa, kalimat “lebih baik A daripada B” selalu menempatkan salah satu sebagai kondisi yang lebih buruk. Ketika profesi petani dijadikan metafora pilihan terakhir—bahkan sebagai simbol kemunduran—maka terjadi pergeseran makna yang problematik.
Tidak ada penghinaan eksplisit. Namun secara implisit, bahasa tersebut membangun hirarki nilai: seolah-olah ada pekerjaan yang “jatuh martabatnya” dibanding jabatan struktural negara. Ini berbahaya di negara agraris, di mana petani bukan sekadar profesi, melainkan fondasi ketahanan hidup bangsa.
Bahasa pejabat tinggi bukan bahasa personal. Ia adalah bahasa simbol negara. Ketika simbol digunakan secara serampangan, ia ikut membentuk cara publik memandang sesama warga negara.
Secara logika, pernyataan tersebut juga mengandung dikotomi palsu. Seakan-akan hanya ada dua pilihan ekstrem: Polri tetap di bawah Presiden atau Kapolri memilih “menjadi petani”.
Dalam filsafat politik, kekuasaan selalu melekat pada tanggung jawab bahasa. Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa kekuasaan bekerja bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui wacana—melalui cara sesuatu diucapkan.
Ketika pejabat negara menggunakan metafora yang mereduksi profesi lain, meski tanpa niat merendahkan, dampaknya tetap nyata. Bahasa semacam ini mengandung simbol loyalitas dan ego institusional.
Sebagai pejabat publik, setiap pernyataan memiliki bobot politik dan sosial. Bahasa yang digunakan tidak lagi bersifat pribadi, melainkan mewakili institusi dan negara. Karena itu, kehati-hatian dalam memilih kata menjadi penting, terutama ketika menyangkut profesi lain yang juga bagian dari warga negara.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal petani, dan bukan pula soal kementerian. Ini soal bagaimana negara berbicara kepada rakyatnya—dan apakah bahasa itu mencerminkan nalar, etika, dan penghormatan yang setara.
