 |
| Logo Komite Nasional Pemuda Indonesia (Istimewa) |
Oleh: Robo Ali Mahu (Ketua DPP KNPI)
Artikel Opini / 24 jan 2026 12.00 WIB
Pemuda selalu berada di titik strategis dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari fase perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan dan transformasi digital saat ini, pemuda tidak pernah terpisah dari denyut perubahan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi pemuda hari ini jauh lebih kompleks. Globalisasi, disrupsi teknologi, bonus demografi, hingga fragmentasi sosial menuntut arah perjuangan pemuda yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi pada persatuan nasional.
Trajektori pemuda Indonesia saat ini secara normatif diarahkan pada penguatan keterampilan digital, pengembangan kewirausahaan, serta internalisasi nilai-nilai nasionalisme. Arah ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana pemuda diproyeksikan menjadi aktor utama dalam mewujudkan negara maju, berdaulat, dan berdaya saing global. Pemuda tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai subjek strategis yang menentukan keberhasilan agenda nasional.
Dalam konteks ekonomi, kontribusi pemuda semakin nyata. Keterlibatan pemuda dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbukti mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya beli. Berbagai program pemerintah, baik yang diinisiasi oleh kementerian maupun pemerintah daerah, secara langsung maupun tidak langsung menempatkan pemuda sebagai motor penggerak dalam setiap agenda pembangunan.
Partisipasi pemuda dalam pameran, festival ekonomi kreatif, hingga kegiatan kewirausahaan daerah menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar sebagai pengungkit kesejahteraan rakyat.
Di luar sektor ekonomi, pemuda juga memegang peran penting dalam agenda strategis nasional lainnya, termasuk kemandirian kemaritiman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki kesadaran maritim, inovasi, serta keberanian untuk terlibat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Peran ini menuntut bukan hanya kecakapan teknis, tetapi juga kepemimpinan, integritas, dan komitmen kebangsaan yang kuat.
Di sinilah posisi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menjadi relevan. KNPI merupakan wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan dengan latar belakang, ideologi, dan basis gerakan yang beragam. Secara ideal, KNPI diharapkan menjadi ruang konsolidasi, dialog, dan sinergi pemuda dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Namun, harus diakui bahwa perjalanan KNPI tidak selalu berjalan mulus.
Dalam lintasan sejarahnya, KNPI kerap berada di antara harapan dan kekecewaan, antara kemajuan dan kemunduran, serta antara cita-cita persatuan dan realitas fragmentasi. Perbedaan kepentingan, dinamika politik, dan persoalan tata kelola organisasi sering kali menjadikan KNPI dipersepsikan sebagai arena konflik, bukan sebagai rumah bersama pemuda. Kondisi ini, jika dibiarkan, berpotensi melemahkan posisi strategis pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, gagasan “Satu Pemuda, Satu KNPI” yang di gaungkan oleh Kepemimpinan
DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si. dan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Guntur Setiawan, SH., MM. menjadi penting kembali pada Khittah Perjuangan. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan orientasi moral dan organisatoris untuk menjadikan KNPI sebagai episentrum persatuan pemuda Indonesia. Sebagai rumah bersama, KNPI seharusnya mampu melampaui sekat-sekat primordial, kepentingan kelompok, dan perbedaan pandangan politik, demi satu tujuan bersama: kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Dalam konteks kebijakan publik, pemuda melalui KNPI memiliki peran strategis sebagai mitra kritis pemerintah. Program Asta Cita Presiden, yang menjadi kerangka arah pembangunan nasional, memerlukan dukungan sekaligus pengawasan dari generasi muda. Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam program-program pembangunan, sementara pengawasan dilakukan untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Di tingkat daerah, upaya konsolidasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Daerahn(Musda) KNPI. KNPI Provinsi Banten, misalnya, menyelenggarakan Musda sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi dan proses regenerasi kepemimpinan. Musda tidak semata-mata forum pemilihan kepengurusan, tetapi momentum strategis untuk merumuskan arah gerakan pemuda daerah, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, serta memperkuat program kepedulian sosial dan misi kemanusiaan.
Musda juga diharapkan menjadi ruang konsolidasi seluruh elemen pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan lokal. Dengan melibatkan organisasi kepemudaan, DPD II, serta pemangku kepentingan pemerintah, Musda dapat mempertegas peran pemuda sebagai agen perubahan di wilayah masing-masing. Dalam kerangka ini, pemuda tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga pengawas tata kelola pemerintahan dan penjaga nilai-nilai kebudayaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Menjaga trajektori pemuda agar tetap berada pada jalur positif tentu tidak cukup hanya dengan retorika. Diperlukan partisipasi aktif KNPI dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang sehat. Pemuda juga dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Kepemudaan.
Dalam konteks kekinian, terdapat beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, pelaksanaan Kongres dan Musyawarah Daerah KNPI pada setiap periode kepemimpinan harus berjalan sesuai konstitusi organisasi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk memastikan seluruh proses berjalan kondusif, demokratis, dan inklusif. Konsolidasi organisasi harus menjadi prioritas utama demi menjaga legitimasi dan keberlanjutan gerakan pemuda.
Kedua, pembentukan caretaker DPD KNPI di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, lengkap dengan Organizing Committee dan Steering Committee, merupakan langkah penting untuk menjamin tertibnya pelaksanaan Musda. Rangkaian kegiatan, mulai dari Rapimpurda hingga Musda, harus diarahkan untuk menciptakan kepastian organisasi, ketertiban persidangan, serta mekanisme verifikasi organisasi kepemudaan yang sah.
Ketiga, pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program pemuda secara nasional maupun kedaerahan. Forum ini penting untuk membangun sinergi antara KNPI dan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa agenda pemuda tidak berjalan sendiri-sendiri.
Keempat, penguatan peran KNPI sebagai wadah perjuangan pemuda menjadi semakin mendesak di tengah tantangan bonus demografi. Tanpa konsolidasi yang kuat, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial. Sebaliknya, dengan organisasi pemuda yang solid dan visioner, bonus demografi dapat menjadi modal besar bagi percepatan pembangunan nasional.
Pada akhirnya, DPD KNPI di seluruh daerah diembankan tanggung jawab besar untuk melakukan konsolidasi organisasi secara berkelanjutan. Pembentukan kepengurusan definitif yang legitim, representatif, dan berorientasi pada pengabdian menjadi prasyarat utama agar KNPI dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, pemuda melalui KNPI dapat benar-benar menjadi episentrum persatuan nasional dan mitra strategis negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
