Koordinator Pusat JAS-MERAH, M. Reza A. Syadik/Pikiranjakarta.
PIKIRAN JAKARTA – Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH) berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada Desember 2025. Aksi tersebut bakal digelar di Istana Negara, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Mereka menyoroti dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Maluku Utara.
Koordinator Pusat JAS-MERAH, M. Reza A. Syadik, menyebut kerusakan ekologis di wilayah itu terus berulang karena lemahnya pengawasan terhadap perizinan tambang. Menurutnya, keberadaan izin tidak boleh menjadi pembenaran bagi perusahaan untuk merusak ruang hidup warga.
“Kami tidak menolak tambang berizin. Tetapi izin bukan alasan untuk merusak sawah warga di Wasile,” ujar Reza.
Dugaan pencemaran paling mencolok muncul di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile. Warga melaporkan sawah mereka rusak ketika padi baru berusia 17 hari. Kerusakan itu disebut bertepatan dengan peningkatan aktivitas pertambangan di kawasan sekitar, sehingga muncul dugaan adanya aliran limbah ke area persawahan.
JAS-MERAH menilai pemerintah kabupaten dan provinsi belum menunjukkan langkah tegas. Reza menyebut tidak ada pengawasan terbuka yang dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan di lapangan.
Organisasi tersebut meminta Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung mengecek kondisi ekologis di sana, termasuk mengambil sampel lingkungan untuk memastikan penyebab kerusakan.
Sementara itu, Kementerian ESDM diminta memanggil manajemen PT Jaya Abadi Semesta (PT JAS) dan PT Alam Raya Abadi (PT ARA) untuk mengevaluasi izin usaha. Reza menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi berat.
“Jika terbukti melanggar, ESDM harus berani mencabut izin operasi,” tegasnya.
Reza juga menyoroti sedimentasi parah di aliran sungai Halmahera Timur. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi indikasi awal kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana di kemudian hari.
Ia mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Sumatera, ketika deforestasi besar-besaran memicu banjir dan longsor berulang. “Ketika negara abai, warga menjadi korban pertama. Hal yang terjadi di Sumatera harus jadi peringatan bagi Maluku Utara,” ujarnya.
JAS-MERAH mendesak pemerintah pusat bergerak cepat untuk mencegah kerusakan lebih besar dan menjaga keselamatan ekologis warga.
