Gambar : Muh. Arsandi, Kordinator Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi Sultra–Jakarta.
PIKIRAN JAKARTA — Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi Sultra–Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (13/11). Mereka menuntut KPK segera mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan poros Mataiwoi–Abuki di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, senilai Rp18 miliar. Kamis, 13/11/25.
Koordinator lapangan aksi, Muh Arsandi, mengungkapkan proyek pengaspalan sepanjang 4,5 kilometer itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024. Namun, hasil pemantauan lapangan menunjukkan sejumlah titik jalan sudah mengalami kerusakan meski baru selesai kurang dari satu tahun.
“Ini menimbulkan dugaan kuat ada penyimpangan spesifikasi teknis dan penyalahgunaan anggaran. Kami minta KPK turun tangan karena proses hukum di daerah terkesan lamban dan tidak transparan,” ujar Arsandi kepada wartawan.
Ia menuding proyek tersebut sarat permainan antara pihak kontraktor dan pejabat dinas. Arsandi mendesak KPK memeriksa Kepala Dinas SDA/Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, serta Direktur Utama PT Elfatih Arsa Putra selaku pelaksana proyek, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kami menduga proyek ini tidak sesuai spesifikasi. KPK tidak boleh diam — ini uang rakyat yang harus diselamatkan,” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta KPK menurunkan tim teknis independen untuk mengaudit fisik lapangan, khususnya kualitas dan ketebalan aspal, agar publik mengetahui kondisi riil proyek tersebut.
“Ini bukan sekadar soal jalan rusak, tapi soal integritas penyelenggara negara. Kami ingin KPK bertindak tegas,” lanjut Arsandi.
Sementara itu, Bung Rahim, salah satu inisiator aksi, menegaskan gerakan ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk mengawal transparansi anggaran di daerah.
“Kami tahu praktik kotor di balik proyek seperti ini. Kami akan terus bersuara sampai semua pihak yang terlibat diperiksa. Tidak ada kompromi untuk korupsi,” kata Rahim.
Mahasiswa memastikan akan kembali mendatangi KPK pekan depan untuk melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan proyek jalan tersebut.
“Kami mahasiswa asal Konawe yang kuliah di Jakarta. Kami terpanggil karena ini uang negara — negara tidak boleh dirugikan,” pungkasnya.
