Himpunan Mahasiswa Kepulauan Seribu Saat Menggelar Aksi Di depan Gedung Mitra Praja, Jakarta Utara.
PIKIRAN JAKARTA — Aksi damai yang digelar Himpunan Mahasiswa Kepulauan Seribu (HMKS) di halaman Kantor Penghubung Gedung Mitra Praja Bupati Kepulauan Seribu pada Rabu siang berakhir tanpa jawaban yang menenangkan.
Yang muncul justru serangkaian kalimat pembelaan—bukan penjelasan. Yang terdengar bukan komitmen, melainkan alasan klasik: “Itu kewenangan Pemprov DKI Jakarta.” (Rabu, 12/11/25)
Padahal yang diminta mahasiswa sederhana: tanggung jawab moral kepala wilayah. Bukan sekadar serah tangan ke atasan, bukan pula berlindung di balik struktur birokrasi yang justru memandulkan fungsi pengawasan.
“Kalau setiap persoalan hanya dijawab dengan alasan kewenangan, lalu untuk apa ada Bupati di Kepulauan Seribu?” sindir Ketua HMKS, Aspriyudin, usai audiensi yang dinilai tidak menghasilkan kejelasan apa pun.
Di tengah panorama laut dan langit biru Pulau Pramuka, berdiri satu bangunan besar yang mestinya jadi kebanggaan. Sayang, pelabuhan senilai Rp78 miliar itu kini hanya menjadi monumen mahal tanpa makna — sepi, tak terurus, dan jauh dari fungsi awalnya sebagai penggerak ekonomi pulau.
HMKS menyebut proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tak lebih dari potret nyata lemahnya kendali daerah terhadap proyek pusat.
“Pelabuhan itu bukan simbol kemajuan, tapi cermin kelalaian. Kalau fungsi pengawasan dijalankan sebagaimana mestinya, rakyat tak akan menyaksikan uang negara membusuk di tepi laut,” ujar Aspriyudin.
Ia juga menyentil gaya kerja kepala wilayah yang jarang terlihat di kantor Pulau Pramuka.
“Kalau saja Bupati lebih sering hadir di sini, beliau tak perlu menunggu laporan—karena pemandangan pelabuhan mangkrak itu bisa dilihat langsung dari jendela kantornya.”
PTSP Bungkam, Resort Diduga Tanpa Izin
Dalam dialog yang berlangsung, HMKS turut menyinggung dugaan beroperasinya sejumlah resort tanpa izin PBG atau IMB. Namun, jawaban dari pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu) justru mempertegas lemahnya birokrasi daerah.
“Saya masih baru, belum tahu apa-apa,” kata salah satu pejabat PTSP saat ditanya mengenai izin resort di wilayahnya.
Bagi HMKS, jawaban seperti itu adalah bentuk kemalasan administratif yang menodai citra pelayanan publik.
“Ketidaktahuan bukan alasan, apalagi bagi pejabat yang digaji dari uang rakyat,” ucap Aspriyudin dengan nada kecewa.
Tak berhenti di situ, HMKS juga mengangkat persoalan seleksi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dinilai janggal dan tertutup. Nilai peserta yang tak bisa diakses publik hingga laporan hilangnya data hasil seleksi menunjukkan adanya celah serius dalam transparansi pemerintahan.
“FKDM seharusnya menjaga kewaspadaan masyarakat. Tapi bagaimana mau waspada kalau proses rekrutmennya saja gelap?” ujar Aspriyudin.
HMKS menegaskan bahwa alasan kewenangan Pemprov tidak serta-merta menghapus tanggung jawab moral dan administratif Bupati Kepulauan Seribu. Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala wilayah tetap memiliki fungsi koordinatif dan kewajiban untuk memastikan setiap aktivitas pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Kami tidak menuntut keajaiban, hanya kehadiran seorang pemimpin. Rakyat Kepulauan Seribu butuh sosok yang berani bertanggung jawab, bukan pejabat yang gemar beralasan,” tutur Aspriyudin.
HMKS mendesak Pemprov DKI Jakarta, Inspektorat, dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Pelabuhan Pulau Pramuka serta menelusuri dugaan pelanggaran izin usaha resort.
“Kepulauan Seribu bukan sekadar etalase wisata bagi pejabat, tapi rumah bagi masyarakat yang berhak atas pembangunan yang adil dan transparan,” tutup Aspriyudin.
“Kami akan terus bersuara, sebab diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap pulau ini.”
