 |
| Ketua DPW AMAN Sultra, Firman Adhyaksa. (Dokumentasi Pribadi) |
PIKIRAN JAKARTA, Kendari – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sulawesi Tenggara menyatakan protes keras terhadap pernyataan salah satu anggota DPD RI asal Sultra berinisial UB, yang menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo meresmikan “bandara ilegal” di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). |
Ketua DPW AMAN Sultra, Firman Adhyaksa, menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menegaskan bahwa seorang senator semestinya mengedepankan etika politik serta memastikan validitas data sebelum menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
“Pernyataan saudara UB sangat kami kecam. Tuduhan itu tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya menyerang presiden, tetapi juga bisa memicu kesalahpahaman publik,” ujar Firman dalam rilis resmi.
Firman menambahkan, seorang pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Ia menilai langkah UB justru dapat merusak marwah lembaga negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan daerah.
“Kritik itu boleh, bahkan penting. Tapi harus berbasis data, bukan asumsi. Kami mendesak saudara UB memberikan klarifikasi terbuka kepada publik,” tegasnya.
AMAN Sultra turut mengajak seluruh pejabat dan tokoh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan isu strategis, terutama yang menyangkut figur nasional. Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal informasi yang dinilai berpotensi menjadi disinformasi dan merugikan kepentingan publik.
