Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober bukan sekadar seremoni tahunan untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan tonggak persatuan nasional yang mengajarkan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun melalui semangat persatuan, keberanian, pengorbanan, dan tanggung jawab terhadap cita-cita kemerdekaan.
Dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda tahun 2026, kita juga perlu menjadikan semangat persatuan tersebut sebagai dasar untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan bangsa, termasuk terhadap hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024.
Bagi kami, Jaringan Aktivis Aksi Indonesia (JAKSI) DPD DKI Jakarta, semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada slogan. Persatuan harus berjalan beriringan dengan keberanian menyampaikan kritik, mengawasi kekuasaan, dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat.
Sumpah Pemuda dan Tanggung Jawab Generasi Hari Ini
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan bukti bahwa generasi muda mampu melampaui perbedaan suku, agama, bahasa, dan golongan demi cita-cita Indonesia yang bersatu. Para pemuda pada masa itu tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga mengambil tanggung jawab sejarah untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Kini, hampir satu abad setelah ikrar tersebut, tantangan bangsa telah berubah. Indonesia memang telah merdeka, tetapi perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan yang bersih masih harus terus dilanjutkan.
Generasi muda tidak boleh kehilangan daya kritis di tengah dinamika politik nasional. Pemuda harus menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu mengawal jalannya pemerintahan, mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, serta mendorong lahirnya tata kelola negara yang transparan dan akuntabel.
Bagi JAKSI DPD DKI Jakarta, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik yang berbasis data, argumentasi, dan kepentingan publik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran, publik berhak menilai sejauh mana janji-janji politik telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data, capaian yang terukur, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan target, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil yang dapat dirasakan secara luas.
Pertama, persoalan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan berkurangnya beban hidup keluarga. Aspirasi pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah, serta generasi muda pencari kerja harus menjadi perhatian utama.
Kedua, pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, pengawasan anggaran yang efektif, keterbukaan informasi publik, dan penindakan tanpa pandang bulu. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.
Ketiga, pendidikan dan masa depan generasi muda. Pembangunan sumber daya manusia tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. Pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi, serta ruang partisipasi yang luas bagi pemuda dalam pembangunan nasional.
Keempat, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Pembangunan nasional harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan Indonesia Timur dan daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta akses ekonomi. Jangan sampai kemajuan nasional hanya dirasakan oleh kelompok atau wilayah tertentu.
Kelima, konsistensi antara janji politik dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi masyarakat. Program yang berhasil patut diapresiasi, sedangkan kebijakan yang belum mencapai sasaran harus diperbaiki. Transparansi mengenai anggaran, target, kendala, dan hasil pelaksanaan program merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada rakyat.
Lima aspek tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Evaluasi tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi atau kepentingan politik, tetapi harus berangkat dari fakta, indikator yang jelas, dan pengalaman nyata masyarakat.
# Pemuda Tidak Boleh Menjadi Penonton Demokrasi
Kami memandang bahwa salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini adalah memastikan generasi muda tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, apalagi sekadar dijadikan simbol dalam kegiatan politik. Pemuda harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara substantif dalam perumusan kebijakan, pengawasan anggaran, pengembangan ekonomi, dan penguatan demokrasi.
Dalam konteks ini, semangat Sumpah Pemuda harus diterjemahkan menjadi keberanian untuk menyuarakan kebenaran, membela kepentingan masyarakat, serta menjaga persatuan tanpa menghilangkan sikap kritis.
Kami juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat. Kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, sementara pemerintah harus menunjukkan kedewasaan dalam menerima masukan dan menjawab pertanyaan publik.
# Sikap JAKSI DPD DKI Jakarta
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, JAKSI DPD DKI Jakarta menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kami mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran, serta membuka ruang dialog yang bermakna bagi masyarakat dan generasi muda.
Kami juga mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat sipil untuk menjadikan momentum Sumpah Pemuda sebagai kesempatan memperkuat gerakan pengawasan publik yang konstruktif, independen, dan berlandaskan kepentingan rakyat.
Persatuan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Persatuan justru harus menjadi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara bersama-sama. Nasionalisme bukan berarti selalu membenarkan pemerintah, melainkan memiliki keberanian untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan rakyat.
# Penutup: Jangan Biarkan Sumpah Pemuda Kehilangan Makna
Hampir satu abad lalu, para pemuda Indonesia menyatukan tekad demi lahirnya bangsa yang merdeka. Hari ini, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemerdekaan tersebut benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Momentum Sumpah Pemuda 2026 harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, dan kebijakan publik harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat.
Evaluasi terhadap hampir dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran bukanlah upaya untuk meniadakan capaian pemerintah. Evaluasi merupakan mekanisme demokratis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan setiap janji politik dapat dipertanggungjawabkan.
JAKSI DPD DKI Jakarta menegaskan: pemuda harus tetap kritis, rakyat harus tetap menjadi orientasi utama pembangunan, dan pemerintah harus berani membuktikan kinerjanya melalui hasil nyata, bukan sekadar janji dan pencitraan.**
Sebab, semangat Sumpah Pemuda tidak akan pernah selesai selama cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia belum sepenuhnya terwujud.
Salam Pemuda!
Salam Persatuan!
Salam Transpa
ransi dan Keadilan!
Talib Loilatu
Ketua Umum JAKSI DPD DKI Jakarta
