Desakan tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan klarifikasi dan pembuktian, mulai dari dokumen pengadaan kendaraan dinas dengan nilai yang tercantum sebesar Rp3.697.674.000, dugaan penguasaan tambak udang dan kebun pala, hingga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Nama Timur yang disebut bernilai sekitar Rp32 miliar.
Sitoli Mony selaku narasumber menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum agar seluruh dugaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diuji secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah dan penggunaan anggaran publik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Persoalan ini, lanjutnya, tidak seharusnya berhenti pada perdebatan politik maupun pertukaran tuduhan di ruang publik. Jika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara dokumen administrasi, keberadaan fisik aset, pemanfaatan di lapangan, dan pertanggungjawaban anggaran, maka diperlukan pemeriksaan menyeluruh oleh lembaga yang berwenang.
Kendaraan Dinas Rp3,69 Miliar, Dokumen Pengadaan Perlu Ditelusuri
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah daftar 11 kendaraan roda empat yang dikaitkan dengan pengadaan pada periode 2005–2015.
Daftar tersebut mencantumkan sejumlah jenis kendaraan, antara lain Mitsubishi L200, Toyota Innova, Ford Everest, Mitsubishi Strada, Toyota Camry, Land Cruiser, Toyota Hilux, dan Avanza Veloz. Nilai pembelian keseluruhan yang tercantum dalam daftar itu mencapai Rp3.697.674.000.
Sitoli Mony menyoroti pentingnya penelusuran terhadap dokumen pengadaan dan keberadaan kendaraan tersebut guna memastikan bahwa aset yang dibeli menggunakan anggaran daerah tercatat secara administratif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan, apabila dilakukan oleh lembaga berwenang, perlu mencakup kontrak pengadaan, bukti pembayaran, kartu inventaris barang, dokumen kepemilikan, berita acara serah terima, serta catatan mutasi dan penghapusan aset.
Selain itu, perlu dipastikan apakah angka yang dipublikasikan merupakan nilai pembelian historis, nilai dalam pembukuan, atau nilai berdasarkan dokumen lainnya.
Pengadaan kendaraan dinas pada dasarnya tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun, apabila ditemukan kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, ketidaksesuaian pencatatan, penggunaan yang tidak sesuai ketentuan, atau pengalihan aset tanpa prosedur yang sah, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Dugaan Penguasaan Tambak Udang dan Kebun Pala Perlu Diklarifikasi
Selain persoalan kendaraan dinas, perhatian juga tertuju pada dugaan penguasaan tambak udang dan kebun pala yang disebut berkaitan dengan aset atau sumber daya milik masyarakat.
Dalam materi yang menjadi sorotan, dugaan tersebut dikaitkan dengan seseorang berinisial AV. Namun, status kepemilikan, dasar penguasaan, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari objek yang dipersoalkan masih perlu diverifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan pihak terkait.
Sitoli Mony mendorong agar persoalan tersebut ditelusuri secara objektif dengan terlebih dahulu memastikan status hukum masing-masing objek.
Pemeriksaan perlu menjawab apakah lahan dan usaha yang dipersoalkan merupakan aset pemerintah daerah, milik masyarakat, tanah adat, atau objek yang pemanfaatannya didasarkan pada izin maupun perjanjian tertentu.
Penelusuran juga dapat mencakup riwayat kepemilikan lahan, dokumen perizinan, perjanjian pemanfaatan, sumber pembiayaan, serta identitas pihak yang menerima manfaat ekonomi.
Apabila ditemukan bukti bahwa aset publik telah dialihkan atau dimanfaatkan tanpa dasar hukum yang sah, aparat berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, dugaan penguasaan pribadi maupun status kepemilikan objek tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Verifikasi dokumen dan pemeriksaan terhadap pihak terkait tetap menjadi bagian penting untuk memastikan kejelasan persoalan tersebut.
Proyek SPAM Nama Timur Rp32 Miliar Disorot
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian ialah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Nama Timur yang dalam materi tuntutan disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp32 miliar.
Proyek tersebut dipersoalkan karena dugaan bahwa hasil pekerjaannya tidak berfungsi atau belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Kondisi tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan proyek.
Mony menilai, penggunaan anggaran pembangunan harus sejalan dengan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, pemeriksaan terhadap proyek SPAM Nama Timur perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan melihat besaran anggaran atau kondisi fisik bangunan.
Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian perencanaan, kontrak pekerjaan, pencairan anggaran, progres fisik, kualitas konstruksi, hasil pengujian teknis, serta kemampuan infrastruktur dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat.
Selain itu, perlu dipastikan apakah pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak, bagaimana status operasional dan pemeliharaannya, serta apakah terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran yang dilakukan dan prestasi pekerjaan yang diterima.
Jika pemeriksaan menemukan indikasi kerugian keuangan negara atau dugaan tindak pidana, penanganan lebih lanjut harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Empat Poin yang Perlu Menjadi Perhatian Aparat
Dalam menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa.
Pertama, menelusuri dokumen dan keberadaan kendaraan dinas yang tercantum dalam daftar pengadaan periode 2005–2015, termasuk status kepemilikan, penggunaan, mutasi, dan penghapusannya.
Kedua, memeriksa status hukum tambak udang dan kebun pala yang dipersoalkan, termasuk dasar penguasaan, perizinan, sumber pembiayaan, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi.
Ketiga, melakukan evaluasi teknis dan pemeriksaan pertanggungjawaban proyek SPAM Nama Timur yang disebut bernilai sekitar Rp32 miliar guna memastikan kesesuaian antara pembayaran, progres pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, dan manfaat layanan bagi masyarakat.
Keempat, menyampaikan perkembangan penanganan secara proporsional sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dokumen yang dilindungi, hak pihak terkait, dan asas praduga tak bersalah.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Kunci
Sorotan terhadap pengelolaan aset daerah dan proyek pembangunan di Seram Bagian Timur menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam penggunaan uang rakyat.
Dorongan agar aparat melakukan penelusuran bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Sebaliknya, pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk memastikan apakah persoalan yang dipertanyakan merupakan kekeliruan administrasi, kelemahan pengawasan, atau terdapat indikasi pelanggaran hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Mony mendorong agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing lembaga, sehingga setiap dugaan dapat diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan hasil pemeriksaan yang sah.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset daerah dikelola dan bagaimana anggaran pembangunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun, proses pengungkapan persoalan tersebut harus tetap mengedepankan ketelitian, keberimbangan informasi, dan penghormatan terhadap proses hukum.
Dengan demikian, penelusuran yang dilakukan secara transparan dan profesional diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status aset daerah, pertanggungjawaban anggaran, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur.
