LAHAT, SUMSEL - Dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024-2025 mencuat di Desa Batay, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah warga kategori miskin ekstrem mengaku tidak menerima BLT Dana Desa yang seharusnya menjadi hak mereka.
Dugaan tersebut diperkuat pernyataan Kepala Dusun (Kadus) Desa Batay yang menyebut penyaluran bantuan bagi warga kurang mampu itu tidak diterima secara menyeluruh.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Jaringan Aktivis Aksi Indonesia (JAKSI), Ramsi, angkat bicara. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak.
"Kami meminta Polres Lahat dan Kejari Lahat untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Batay guna meminta penjelasan rinci terkait penggunaan dan penyaluran Dana Desa, khususnya BLT. Ini menyangkut hak masyarakat kecil yang wajib dilindungi," tegas Ramsi, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Ramsi, Dana Desa yang sejatinya menjadi jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu justru diduga tidak sampai kepada penerima yang berhak. Jika terbukti ada penyimpangan, ia meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Batay belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut.
