Jakarta, 13 Agustus 2026 — Masyarakat Indonesia Bers suara (MIB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (13/8/2026), untuk menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing yang dinilai berpotensi memengaruhi arah pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan 5G nasional.
Aksi tersebut dipimpin oleh *Ahmad Souwakil selaku Koordinator Lapangan (Korlap)* dan diikuti sekitar 50 peserta dengan membawa mobil komando, spanduk, poster, serta menyampaikan pernyataan sikap kepada publik dan DPR RI.
MIB secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk tekanan atau campur tangan Amerika Serikat (AS) yang dinilai dapat mengurangi kedaulatan digital serta menghambat kemandirian teknologi Indonesia, khususnya dalam pembangunan dan pengembangan jaringan 5G melalui perjanjian *ART*.
Ahmad Souwakil mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah kebijakan teknologi nasional, termasuk memilih mitra kerja sama dan vendor infrastruktur jaringan berdasarkan kepentingan strategis nasional.
> “Indonesia adalah negara berdaulat. Arah pembangunan teknologi nasional harus ditentukan oleh kepentingan Indonesia, bukan oleh tekanan, tuntutan, ataupun agenda geopolitik negara lain,” tegas Ahmad Souwakil.
Menurut MIB, pengembangan jaringan 5G bukan sekadar persoalan infrastruktur telekomunikasi, tetapi merupakan fondasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi digital, transformasi industri, penguatan keamanan infrastruktur, serta perluasan konektivitas nasional.
Karena itu, MIB menilai setiap keputusan mengenai pembangunan jaringan 5G harus dilakukan secara mandiri, transparan, objektif, profesional, dan berdasarkan kepentingan nasional.
MIB juga menegaskan bahwa pemilihan vendor infrastruktur jaringan 5G merupakan hak dan kewenangan Indonesia. Proses tersebut harus mempertimbangkan efisiensi harga, kualitas dan kemampuan teknis, keamanan, serta kesiapan investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Tidak boleh ada vendor yang disingkirkan hanya karena tekanan politik, dan tidak boleh pula terdapat vendor yang memperoleh keistimewaan semata-mata karena kepentingan geopolitik pihak asing.
> “Indonesia bukan arena perebutan pengaruh teknologi negara lain. Siapa pun yang membangun infrastruktur strategis Indonesia harus ditentukan oleh Indonesia sendiri berdasarkan manfaat, keamanan, kualitas, kemampuan teknis, dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Ahmad.
# 9 TUNTUTAN MASYARAKAT INDONESIA BERSUARA
Dalam aksi di depan Gedung DPR RI, MIB menyampaikan *sembilan tuntutan*, yaitu:
1. Tolak intervensi AS dalam pembangunan 5G Indonesia melalui perjanjian ART yang mengancam kedaulatan digital Indonesia.
2. Perjanjian ART tidak boleh menjadi alat untuk mematikan kemandirian Indonesia dalam pengembangan teknologi.
3. Indonesia harus memutuskan sendiri masa depan teknologinya, bukan dikendalikan oleh AS.
4. Pemilihan vendor infrastruktur jaringan 5G harus murni berdasarkan asas efisiensi harga, kualitas teknis, dan kesiapan investasi, bukan dikontrol oleh AS.
5. DPR dan Pemerintah harus bertanggung jawab, memastikan proses seleksi vendor infrastruktur jaringan 5G dilakukan secara adil, transparan dan berdasarkan kepentingan nasional.
6. Jangan izinkan tekanan geopolitik menghancurkan prinsip persaingan yang sehat.
7. Segera meninjau perjanjian ART yang merugikan kepentingan nasional pada sidang tahunan besok.
8. DPR harus memastikan bahwa pemerintah tidak mundur satu langkah pun dalam menghadapi tekanan asing yang mengancam kedaulatan digital Indonesia
9. DPR harus meningkatkan peranannya dalam mengawasi setiap keputusan pemerintah, terutama dalam isu strategis seperti pembangunan 5G
MIB menegaskan bahwa kepentingan industri dalam negeri, perlindungan konsumen, kebutuhan pelaku usaha, keamanan nasional, serta keberlanjutan ekonomi digital Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan geopolitik negara lain.
Ahmad Souwakil juga menegaskan bahwa MIB akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur digital nasional.
> “Kami ingin memastikan bahwa masa depan digital Indonesia tetap berada di tangan Indonesia sendiri. Jangan sampai kepentingan rakyat dan kedaulatan digital dikorbankan demi tekanan ataupun kepentingan geopolitik pihak asing,” pungkas Ahmad Souwakil.
# SERUAN MASYARAKAT INDONESIA BERSUARA
“MERDEKA DARI KOLONIALISME DIGITAL! INDONESIA BERDAULAT!”
“5G UNTUK RAKYAT, BUKAN UNTUK KEPENTINGAN AS!”
“JANGAN TUNDUK PADA TEKANAN AS!”
“TOLAK ART, JAGA KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA!”
“JANGAN BIARKAN AS MENGONTROL MASA DEPAN DIGITAL INDONESIA!”*
“5G TANPA TEKANAN, INDONESIA BEBAS!”
“RAKYAT INDONESIA TIDAK MAU JADI BUDAK DIGITAL!”
