 | |
| Foto: Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin / Instagram @kemenhan.ri |
PIKIRAN JAKARTA, — Praktik penyaluran kredit bank milik negara yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha kecil kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut memicu rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merombak jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mencegah potensi kerugian negara dan memperbaiki tata kelola perbankan pelat merah.
Isu ini mengemuka di tengah kebutuhan pembenahan sektor keuangan nasional agar lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat. Ketimpangan akses pembiayaan dinilai krusial untuk segera dikoreksi karena berdampak langsung pada keberlangsungan usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap Bank Himbara. Menurutnya, terdapat kecenderungan penyaluran kredit lebih diarahkan kepada pengusaha besar, sementara pelaku usaha kecil belum mendapatkan porsi yang memadai. Pemerintah, kata Sjafrie, juga menyiapkan tata kelola baru untuk menertibkan BUMN.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan materi dalam Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sabtu (31/1/2026) ia menegaskan bahwa pembenahan BUMN tidak lagi mengandalkan figur lama yang telah lama menjabat.
Sejumlah kalangan menilai langkah perombakan direksi diperlukan agar kebijakan pembiayaan bank pelat merah lebih berimbang dan transparan. Reformasi kepemimpinan dinilai penting untuk memastikan bank negara menjalankan fungsi strategisnya dalam mendorong pemerataan ekonomi, bukan sekadar melayani kepentingan skala besar.
Bagi masyarakat dan daerah, perubahan kebijakan di Bank Himbara berpotensi memperluas akses kredit bagi usaha kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Akses pembiayaan yang lebih adil juga dinilai dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan usaha.
Sjafrie menambahkan, pemerintah tengah mencari talenta dari generasi muda yang dinilai memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen kebangsaan untuk mengisi posisi strategis di BUMN. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait waktu dan mekanisme perombakan direksi Bank Himbara, namun pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola dan arah ekonomi nasional.
