 |
| (Uni Eropa (UE). Bendera Komisi Eropa di Polandia. Pexels/Marco) |
Jakarta – Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menuding para pemimpin utama Uni Eropa, khususnya dari Jerman, tengah melakukan apa yang ia sebut sebagai “persiapan perang”. Tudingan tersebut disampaikan Orban dalam pidatonya di Budapest pada Senin (19/1/2026).
Orban menilai arah kebijakan Uni Eropa saat ini sangat dipengaruhi oleh tiga tokoh asal Jerman yang menduduki posisi strategis di lembaga-lembaga utama Eropa. Ketiganya adalah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kanselir Jerman Friedrich Merz, serta Presiden Partai Rakyat Eropa (EPP) Manfred Weber.
Menurut Orban, ketiga figur tersebut berperan besar dalam membentuk kebijakan Eropa yang dinilainya condong ke arah eskalasi konflik dan pendekatan militer.
“Eropa sekarang dijalankan oleh tiga tokoh perang Jerman,” ujar Orban, seperti dikutip media Turkiye Today. Ia memperingatkan bahwa kebijakan semacam itu berpotensi membawa dampak buruk jangka panjang bagi generasi mendatang.
Pernyataan tersebut mempertegas hubungan yang selama ini tegang antara Hungaria dan Uni Eropa. Pemerintahan Orban kerap mengambil posisi berseberangan dengan kebijakan bersama Uni Eropa, terutama terkait perang Ukraina, sanksi terhadap Rusia, serta bantuan militer untuk Kyiv.
Hungaria bahkan menjadi satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang menolak mendukung pernyataan bersama Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa pada Sabtu (17/1/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah negara merupakan prinsip fundamental hukum internasional.
Pernyataan bersama tersebut juga menegaskan solidaritas Uni Eropa terhadap Denmark dan rakyat Greenland, di tengah mencuatnya isu pembelian Greenland oleh Amerika Serikat. Namun, Hungaria memilih tidak ikut serta dalam dukungan tersebut.
Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menegaskan bahwa persoalan Greenland merupakan urusan bilateral antara Amerika Serikat dan Denmark, sehingga tidak perlu melibatkan Uni Eropa.
“Pembelian Greenland adalah masalah bilateral antara Amerika Serikat dan Denmark,” kata Szijjarto, dikutip dari Hungarian Conservative.
Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Viktor Orban yang menyatakan bahwa isu tersebut seharusnya dibahas dalam kerangka NATO, bukan Uni Eropa.
Di sisi lain, Orban secara terbuka menunjukkan kedekatan politiknya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump diketahui menginisiasi pembentukan lembaga internasional baru bernama Board of Peace yang diklaim bertujuan menyelesaikan konflik global.
Hungaria menjadi salah satu negara yang secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Orban mengonfirmasi bahwa Hungaria telah menerima undangan resmi untuk menjadi anggota pendiri dewan tersebut.
“Presiden Trump telah mengundang Hungaria untuk bergabung sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian, dan kami menerima undangan terhormat ini,” tulis Orban melalui akun X miliknya, @PM_ViktorOrban.
Seperti dilaporkan Reuters, Board of Peace akan dipimpin langsung oleh Donald Trump dan dijadwalkan memulai perannya dengan menangani konflik di Gaza, sebelum diperluas ke konflik-konflik lain di berbagai kawasan dunia.
Keanggotaan dalam dewan tersebut dibatasi selama tiga tahun, kecuali bagi negara yang bersedia membayar kontribusi sebesar USD 1 miliar untuk memperoleh status keanggotaan permanen.
