 |
| Warga berjalan di tengah kehancuran di Kota Gaza, Jalur Gaza utara, Sabtu (11/10/2025). Foto Facebook: Majdi Fathi |
PIKIRAN JAKARTA - Palestina, Hamas menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan pengelolaan pemerintahan Jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Langkah ini disebut sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku sejak 10 Oktober 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada Rabu (28/1). Dalam keterangannya, Qassem menegaskan bahwa proses penyerahan administrasi pemerintahan telah memasuki tahap teknis dan tinggal menunggu pelaksanaan.
“Seluruh protokol telah disusun, dokumen sudah lengkap, dan tim pengawas telah dibentuk untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan penuh di semua sektor Jalur Gaza,” ujar Qassem kepada AFP, Kamis (29/1).
NCAG merupakan komite teknokrat Palestina yang terdiri dari 15 anggota dan dibentuk berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat (AS). Komite ini akan mengelola urusan pemerintahan sipil Gaza pascaperang.
Dalam struktur kerja yang dirancang, NCAG akan beroperasi di bawah pengawasan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang direncanakan dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Komite ini dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina.
NCAG dijadwalkan mulai memasuki Jalur Gaza setelah penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, kembali dibuka.
Selain isu transisi pemerintahan, Hamas juga menyoroti pentingnya pembukaan perbatasan Rafah secara penuh. Qassem menegaskan penyeberangan tersebut harus dibuka dua arah, tanpa pembatasan pergerakan warga.
“Keluar dan masuk Gaza harus bebas, tanpa intervensi Israel,” kata Qassem.
Rafah menjadi satu-satunya jalur Gaza ke dunia luar yang tidak berada di bawah kendali langsung Israel. Jalur ini berperan vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik.
Sejak dikuasai pasukan Israel pada Mei 2024, Rafah ditutup dan hanya dibuka secara terbatas pada awal 2025. Pekan lalu, Ali Shaath menyatakan bahwa perbatasan tersebut akan kembali dibuka dalam waktu dekat, sebuah langkah yang disambut positif oleh Hamas.
Qassem menegaskan bahwa kebebasan mobilitas warga Gaza menjadi indikator utama keseriusan implementasi perjanjian damai.
Qassem juga menyatakan Hamas telah menuntaskan seluruh kewajiban dalam fase pertama gencatan senjata dan siap melanjutkan ke tahap berikutnya.
Fase lanjutan kesepakatan mencakup pengembalian sandera terakhir, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta pembahasan terkait pelucutan senjata Hamas.
Meski pelucutan senjata selama ini disebut Hamas sebagai garis merah, kelompok tersebut memberi sinyal terbuka untuk menyerahkan senjata kepada otoritas pemerintahan Palestina dalam kerangka kesepakatan politik yang lebih luas.
Hingga kini, baik Israel maupun Hamas belum mengumumkan jadwal maupun mekanisme pasti terkait penarikan pasukan atau proses pelucutan senjata tersebut.
