Sekertaris Koperasi Pertambangan Merah Putih, Muhamad Ikram Pelesa.
PIKIRAN JAKARTA, Konawe Utara – Minimnya keberpihakan para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel terhadap kontraktor dan tenaga kerja lokal kembali memicu kritik. Sejumlah elemen masyarakat menilai praktik tambang yang berjalan saat ini tidak memberi kontribusi signifikan bagi warga, bahkan dinilai memperparah kemiskinan struktural di Konawe Utara.
Sekretaris Koperasi Pertambangan Merah Putih, Muhamad Ikram Pelesa, menegaskan bahwa kekayaan alam daerah selama ini lebih banyak dinikmati pemilik IUP, kelompok oligarki tambang, dan jejaring bisnis mereka. Sementara masyarakat lokal justru tidak merasakan manfaat berarti dari aktivitas pertambangan yang kian masif di wilayah tersebut.
“Pengelolaan tambang yang berjalan sekarang masih bertumpu pada pola ekonomi ekstraktif. Hanya segelintir elite yang untung. Kontraktor lokal tersisih, tenaga kerja lokal tidak dioptimalkan, dan masyarakat hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ikram menilai absennya komitmen pemilik IUP dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat turut menciptakan jurang sosial yang makin lebar. Alih-alih menjadi penggerak pertumbuhan daerah, pengusaha tambang justru dinilai memperkuat dominasi oligarki dan menutup ruang pelaku usaha lokal untuk berkembang.
“Ketika aliran manfaat tambang hanya berhenti di pemilik IUP dan lingkarannya, maka yang tercipta adalah kemiskinan yang dibentuk secara sistematis. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Ikram juga menyoroti peran PT Antam UBPN Konawe Utara, yang dinilai belum mampu menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya, langkah Antam yang lebih banyak menggandeng sesama perusahaan BUMN ketimbang kontraktor lokal patut dievaluasi pemerintah.
“Di Konawe Utara ada koperasi pertambangan. Tapi Antam justru memilih bekerja sama dengan BUMN Presisi, bukan pelaku lokal. Sementara PT Timah di Bangka Belitung memberi akses pengelolaan IUP-nya kepada masyarakat lewat koperasi. Karena itu, kebijakan Antam UBPN Konut harus dievaluasi,” tegasnya.
Melalui rilis ini, Koperasi Pertambangan Merah Putih mendesak pemerintah pusat—khususnya Menteri ESDM—beserta pemerintah daerah untuk turun tangan. Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemilik IUP yang dinilai tidak menjalankan kewajiban pemberdayaan lokal, sekaligus memastikan aktivitas tambang memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga Konawe Utara.
