Jakarta – Himpunan Persaudaraan Mahasiswa Buru Selatan (HIPMA BURSEL) Jakarta menyampaikan tanggapan resmi atas klarifikasi Bupati Buru Selatan terkait polemik rumah yang sebelumnya diduga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa rumah tersebut tidak dibeli menggunakan APBD, melainkan dikontrak oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
HIPMA BURSEL mengapresiasi langkah Bupati yang telah angkat suara dan memberikan klarifikasi kepada publik. Menurut HIPMA, keterbukaan pejabat publik dalam menjawab isu yang berkembang merupakan sikap yang patut dihargai sebagai bagian dari transparansi pemerintahan.
Namun demikian, HIPMA BURSEL menilai klarifikasi tersebut masih belum sepenuhnya menjawab poin-poin penting yang menjadi perhatian publik. Substansi persoalan bukan semata pada istilah “dibeli” atau “dikontrak”, melainkan pada aspek tata kelola anggaran dan dasar kebijakannya.
Adapun beberapa poin penting yang menurut HIPMA BURSEL masih perlu dijelaskan secara terbuka, antara lain:
• Sumber Anggaran – Apakah kontrak rumah tersebut menggunakan APBD atau sumber anggaran lainnya? Jika menggunakan APBD, berada pada pos anggaran apa?
• Nilai dan Durasi Kontrak – Berapa nilai kontrak rumah tersebut dan untuk jangka waktu berapa lama?
• Dasar Hukum – Apa dasar regulasi yang menjadi landasan penyewaan rumah tersebut?
• Urgensi dan Kelayakan – Apa urgensi penyewaan rumah tersebut dan apakah telah melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran yang sesuai aturan?
• Dokumentasi Resmi – Apakah dokumen kontrak dan proses administrasinya dapat dibuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik?
Terkait pernyataan Bupati yang menyebut bahwa seharusnya ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum kritik dilayangkan, HIPMA BURSEL menjelaskan bahwa flayer kritik telah disampaikan sebanyak dua kali. Pada penyampaian flayer pertama, tidak terdapat tanggapan atau klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah. Klarifikasi baru muncul setelah flayer kedua beredar luas di ruang publik.
“Kami melihat bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan. Jika sejak awal ada respons dan komunikasi terbuka, tentu polemik ini tidak akan berkembang luas,” tegas HIPMA BURSEL.
HIPMA BURSEL menegaskan bahwa kontrol sosial adalah bagian dari peran mahasiswa dalam sistem demokrasi. Kritik yang disampaikan bukanlah serangan personal, melainkan dorongan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar transparan dan akuntabel.
Sebagai penutup, HIPMA BURSEL menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini secara objektif dan konstruktif, serta membuka ruang dialog yang sehat dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
