Jakarta — Jaringan Aktivis Aksi Indonesia (JAKSI) akan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 4 September 2026, dengan membawa isu transparansi dan integritas kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).
Aksi tersebut mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN)untuk melakukan audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak serta integritas kepegawaian *Rizka Zamzami, S.H., Penata Muda Tk. I, III/b.
Korlap Jaringan Aktivis Aksi Indonesia (JAKSI) menegaskan bahwa persoalan integritas ASN tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, setiap aparatur negara harus memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendesak BKN tidak pasif. Jika terdapat informasi atau dugaan persoalan terkait rekam jejak dan integritas kepegawaian, maka harus dilakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti. Jangan sampai persoalan yang menyangkut integritas ASN dibiarkan tanpa kejelasan,”tegas aphin Korlap JAKSI.
# DESAK AUDIT INVESTIGATIF
Jaksi meminta BKN melakukan audit investigatif dengan mengevaluasi seluruh rekam jejak kepegawaian dan memeriksa integritas yang bersangkutan.
Menurut APHIN, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan tetap memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, proses tersebut dapat berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku.
# JAKSI MINTA TINDAKAN TEGAS JIKA TERBUKTI MELANGGAR
APHIN juga menyampaikan tuntutan agar apabila hasil pemeriksaan resmi menemukan pelanggaran yang terbukti secara hukum dan memenuhi ketentuan sanksi kepegawaian, maka BKN dan pejabat berwenang harus mengambil tindakan tegas sesuai aturan.
Kami tidak ingin ada penghakiman sepihak. Tetapi jika pemeriksaan resmi membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur sanksi, maka jangan ada perlakuan istimewa. ASN harus tunduk pada aturan yang sama,”ujar APHIN Korlap JAKSI.
JAKSI menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap negara harus dibangun melalui proses pemerintahan yang bersih, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
# TUNTUTAN JAKSI
1. Mendesak BKN melakukan audit investigatif** terhadap rekam jejak dan integritas kepegawaian Rizka Zamzami, S.H., Penata Muda Tk. I, III/b.
2. Mendesak BKN melakukan evaluasi menyeluruh** terhadap status dan rekam jejak kepegawaian yang bersangkutan.
3. Meminta BKN membuka hasil pemeriksaan secara transparan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai data pribadi dan informasi yang dikecualikan.
4. Menuntut tindakan tegas sesuai hukum dan peraturan kepegawaian, apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti.
5. Mendesak agar tidak ada praktik perlakuan istimewa dalam proses pemeriksaan ASN.
Korlap Jaringan Aktivis Aksi Indonesia (JAKSI) : aphin
Agenda: Aksi Demonstrasi
Hari/Tanggal:umat, 4 September 2026
