KONAWE UTARA, — Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara (Konut) mengeluarkan pernyataan keras terkait sengketa PT Bososi Pratama yang kini dinilai bukan lagi sekadar sengketa hukum, melainkan praktik "penyanderaan" hukum demi kelancaran aktivitas penambangan ilegal oleh kelompok dan oknum tertentu.
Ketua P3D Konut, Jefry, mempertanyakan keberanian aparat dalam menindak pihak-pihak yang secara terang-terangan menentang putusan Mahkamah Agung (MA). Kepastian Hukum yang "Disandera" Jefry mengungkapkan bahwa 12 Hakim Agung melalui 3 kali Kasasi dan 1 kali Peninjauan Kembali (PK) telah memutus dan memastikan kepemilikan sah PT Bososi Pratama berada di tangan Jason Kariatun dkk.
Putusan tertinggi ini juga menolak seluruh gugatan dari pihak PT Palmina, John, Simon, Andi Uci dkk.
"Apa lagi yang mau dipaksakan? Putusan MA sudah sangat jelas, tapi di lapangan justru terjadi kriminalisasi. Kasus Kariatun ini adalah masalah kepemilikan saham dan perdata murni, namun kuat dugaan ada permainan 'beking-beking bintang' di balik operasi John, Simon, dan Andi Uci," tegas Jefry.
PD3 Konut menyoroti aktivitas penambangan ilegal yang terus berjalan di IUP PT Bososi Pratama oleh pihak yang mereka sebut sebagai "Bososi Palsu". Diduga pihak PT Palmina disebut terus mengeluarkan tongkang dengan bantuan kontraktor PT NPM.
"Beredar isu bahwa PT NPM di duga melakukan kegiatan produksi atas arahan oleh John dan Simon untuk bekerja secara ilegal di sana. Ini adalah pencurian yang dilakukan secara kasatmata tanpa dasar hukum, bahkan mereka diketahui tidak memiliki akta perusahaan yang sah sampai hari ini," lanjut Jefry.
Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan adanya korban jiwa menurut informasi yang berhasil kami dapatkan . Catur, karyawan PT Bososi Pratama yang sah, meninggal dunia pada 27 Desember dini hari setelah mengalami tekanan psikologis berat.
Sebelumnya, pada 24 Desember 2025, almarhum dipanggil oleh Bareskrim terkait tuduhan pasal 158 Minerba (Illegal Mining) saat sedang berusaha mengurus data OSS dan MODI perusahaan yang sah.
"Informasi berhasil kami dapatkan Almarhum sempat mengeluh stres dan curhat pada malam Natal mengenai isu penangkapan dirinya semata-mata karena mengurus administrasi perusahaan yang sah. Sehingga Harus ada berapa lagi korban demi kelancaran pencurian nikel oleh John dan Simon di IUP PT Bososi?" tanya Jefry dengan nada getir.
Jefry mendesak Kapolda Sultra dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera bertindak demi menjaga citra Reformasi Polri. Ia mengingatkan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas untuk memberantas mafia tambang ilegal tanpa pandang bulu
"Meski perintah Presiden sudah jelas, ternyata masih banyak oknum yang berani beroperasi terang-terangan membekingi mafia tambang.
Disisi lain saya perpendapat bahwa selain putusan Mahkamah Agung putusan apa lagi yang tertinggi di negara ini sehingga apapun alasannya dan apapun dalilnya tidak boleh ada kegiatan pertambangan di dalam izin usaha pertambangan pt bososi pratama tanpa izin resmi dari Jason kariatun dkk sehingga atas dasar apa John dan Simon menguasai tambang pt bososi pratama.
Kami meminta Kapolda Sultra memastikan tidak ada anggotanya yang menjadi pelindung bagi pihak yang merampok kekayaan daerah tanpa dasar hukum ini," pungkasnya.
Saya bicara sebagai putra daerah dan membaca beberapa putusan pengadilan serta mahkamah agung yang menyatakan bahwa kepemilikan Sah PT Bososi Adalah Jason Kariatun DKk sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam iup pt bososi tanpa izin dari Pemilik Sah adalah tindakan melawan hukum dan kategori masuk ilegal mining
